Kasikum melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru KUHAP dan KUHP Kepada Personel Polri
Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh personel Polri mengenai perubahan dan pembaruan ketentuan hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kegiatan ini bertujuan agar personel Polri memahami substansi perubahan peraturan perundang-undangan, mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, serta mampu menerapkannya secara tepat dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam proses penegakan hukum, penyelidikan, dan penyidikan.
-
Memberikan penjelasan mengenai pembaruan dan pemberlakuan KUHP dan KUHAP.
-
Menjelaskan perubahan ketentuan hukum pidana serta prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP terbaru.
-
Memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum acara pidana dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
-
Menjelaskan kewenangan, hak, dan kewajiban penyidik dalam proses penegakan hukum.
-
Memberikan pemahaman mengenai prosedur penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
-
Menjelaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.
-
Meningkatkan ketelitian personel dalam menerapkan ketentuan hukum agar tidak terjadi kesalahan prosedur.
-
Mengajak seluruh personel untuk mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kompetensi di bidang hukum.
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru tentang KUHP dan KUHAP kepada personel Polri, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap perkembangan dan pembaruan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam bidang penegakan hukum.
Dengan diberlakukannya KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak tanggal 2 Januari 2026, seluruh personel Polri dituntut untuk memahami perubahan ketentuan hukum, prosedur penegakan hukum, kewenangan penyidik, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses peradilan pidana.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh personel Polri dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, mampu menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, serta menghindari kesalahan prosedur dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, dapat terwujud personel Polri yang profesional, berintegritas, taat hukum, dan mampu melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, serta berkeadilan